Memahami Gejolak Ekonomi Indonesia dewasa ini
(Suatu tinjauan dari aspek Akuntansi Manajemen)
Oleh
Nanang Sasongko

I.Pendahuluan.
      Gejolak ekonomi yang dimulai tanggal 14 Juli 1997 yang lalu hingga kini masih belum reda, bahkan beberapa kalangan menyatakan bahwa pengalaman dibeberapa negara yang mengalami “exchange rate turbulence” menunjukkan bahwa kembali ke keadaan ekuilibrium baru bisa memakan waktu 3 bulan hingga 1 tahun. Inggris misalnya, ketika mengalami fluktuasi pound sterling di tahun 1992, membutuhkan waktu hanya 2 bulan untuk kembali ke ekuilibrium baru yang ternyata 15 % lebih tinggi (terdepresiasi). Perancis ditahun 1993, memerlukan waktu sampai 6 bulan untuk mata uangnya kembali ke “pre-float level”, sedangkan Mexico pada masa krisis tahun 1994 yang lalu mem-butuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai ekuilibrium baru.
Pengalaman 3 negara ini sering disebut sebagai “clean floats” dimana boleh dikatakan proses kembalinya kondisi nilai tukar ke ekuilibrium baru tidak menjadikan “collapse” perekonomian negara-negara tersebut.

    Walaupun pada akhirnya kembali ke keadaan ekuilibrium yang stabil, cerita dibalik proses tersebut sangat berbeda-beda, Perancis berhasil kembali ke tingkat kurs sebelum terjadinya floating, namun dengan melaksanakan TMP (tight money policy) yang sangat ketat sehingga mengorbankan tingkat pertumbuhan ekonominya dan mengakibatkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Sebaliknya  Inggris, dapat mengembalikan kestabilan mata uang nya, namun  pada tingkat 15 % lebih tinggi dari sebelum floating. Akibat floating ini dikabarkan  bahwa perekonomian dan ekspor Inggris malah ter dongkrak pada periode setelah floating. Dalam kasus Mexico, loose monetary policy yang dijalankan pada saat floating (termasuk meningkatnya money supply karena diperlukan untuk mensupport bank-bank yang hampir kolaps) ternyata telah menyebabkan periode floating yang berkepanjangan.

      Dalam keseluruhan kasus diatas, pemerintah negara-negara tersebut (bank central) terpaksa harus berupaya kembali memupuk foreign exchange reserve mereka yang terkuras untuk menstabilkan nilai tukar mata uangnya (Catatan : ketiga negara pada hakekatnya menganut fixed exchange rate regime dengan cara menumpuk cadangan devisa yang besar untuk mengendalikan fluktuasi). Ini berbeda dengan Indonesia yang tidak menghabiskan cadangan devisanya untuk mengendalikan nilai tukar.

      Keadaan di Indonesia  terlihat pergerakan nilai rupiah terhadap dolar AS yang menggambarkan peningkatan (terdepresiasi) yang cukup tajam sejak tanggal 14 Juli 1997 hingga 3 Oktober 1997. Dalam kurun waktu tersebut nilai rupiah terhadap dolar AS telah anjok sekitar 42 %. Kejadian ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan di benak kita, seperti, apa sebab-sebab terjadinya kejadian ini, dan sampai kapan akan tercapai ekuilibrium baru.  Bagi beberapa fihak bahkan ingin mengetahui sampai pada tingkat berapa ekuilibrium baru yang akan tercapai, dan bagi khalayak pasti ingin mengetahui langkah-langkah apa yang akan dan harus dilakukan oleh otoritas moneter untuk mencapai kestabilan kembali ? Ini semua akan menjadi topik untuk didiskusikan .

II. Latar Belakang
  
   Kejadian ini yang menimpa Indonesia tidak unik, melainkan terjadi pada negara ASEAN lain secara hampir bersamaan.  Sejumlah negara ASEAN saat ini mengalami  hal yang serupa, sehingga ada baiknya kita melihat latar belakang terjadinya peristiwa ini dan barangkali dapat belajar dari peristiwa yang terjadi di negara lain.

          Negara ASEAN yang pertama kali mengalami “serangan” oleh para spekulator pasar uang adalah Thailand. Pada tanggal 2 Juli 1997, Pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan mata uangnya setelah terjadi krisis pada sektor keuangannya. Akibatnya, pada keesokan harinya nilai Bath langsung anjok hingga 22 % dipasar uang. Ini adalah triggering factor yang kemudian menyulut kemelut jatuhnya mata uang negara ASEAN lainnya. (moment ini oleh Bpk. Rizal Ramli , dalam suatu seminar disebut sebagai Phatphong effect, istilah yang cukup mengingatkan kita pada sisi gelap kehidupan sosial di Thailand, sedangkan Bpk. Marzuki Usman, mengatakan sebagai Chiang Mai  effect, menggambarkan keindahan negeri Thailand)

         Jatuhnya mata uang Thailand  sudah diantisipasi oleh sebagian pengamat pasar uang internasional dari berbagai indikator. Sebenarnya  kinerja pertumbuhan ekonomi Thailand selama sepuluh tahun kebelakang menunjukkan peningkatan yang tinggi bahkan mungkin terlalu tinggi. Konfident yang besar telah membawa ekspansi ekonomi yang cukup kuat pula, dan diwarnai meningkatnya arus modal jangka pendek yang cukup mengkhawatirkan. Serangkaian kebijaksanaan moneter berupa kontrol melalui instrumen perbankan pernah dicoba tahun yang lalu untuk mem “filter-out” modal jangka pendek yang bertujuan spekulatif, dengan berbagai cara antara lain memajaki hasil deposito account orang asing Thailand, memberikan limit yang  cukup ketat pada net foreign position perbankan dan sejenisnya. Perlu diketahui, arus masuk modal jangka pendek juga “menyerang” negara-negara ASEAN yang lain seperti Malaysia dan Indonesia

         Sementara itu walaupun pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, defisit neraca berjalan meningkat dengan cukup mengkhawatirkan hingga mencapai 8 % GDP. Ekonomi Thailand sejak tahun lalu mengalami “overheating” yang cukup mengkhawatirkan , yang disebabkan oleh banyaknya investasi di bidang real estate yang “ highly leveraged”. Pembangunan disektor properti yang melonjak menyebabkan penerimaan yang tidak cukup untuk menutup kewajiban-kewajiban kepada bank akibat pinjaman tersebut. Dengan menganut kebijaksanaan fixed exchange rate regim yang dipertahankan selama ini, kesemua hal diatas menjadikan Thai Baht sebenarnya sudah “overheated” dari sejak lama. Dari gambaran diatas bahkan terlihat bahwa beberapa bulan menjelang Efek Thailand terjadi, Thai Baht justru “appreciated” yang jelas merugikan sektor ekspornya.
 Dengan membiarkan mata uangnya overvalue berkepanjangan, sebenarnya pemerintah Thailand telah menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk para spekulan pasar uang yang pasti menduga akan terjadinya “koreksi” atas Bath.
Institusi-institusi keuangan internasional sudah memberikan advisnya agar pemerintah Thailand meminta asistance dari IMF, namun seperti dirilis oleh publikasi resmi pemerintah Thailand, kemajuan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik , telah menjadikan otoritas moneternya over-confident dan tidak segera bertindak.

        Pada akhirnya , setelah terjadi krisis keuangan terjadi dan depresiasi sudah hampir mendekati 40 % sejak deklarasi floating, dengan terpaksa pemerintah Thailand harus mencari bantuan  keuangan dari IMF namun dengan persyaratan yang sangat pahit. Obat yang sangat pahit, yang disepakati tanggal 5 Agustus ini antara lain berupa :

1. Kenaikan Value Added Tax dari 7 % menjadi 10 % untuk meningkatkan  penerimaan negara.
2. Reduksi current account deficit, dari 8 % GDP di tahun 1996 menjadi 5 % GDP ditahun 1997 dan 3 % GDP di tahun 1998 yang berarti reduksi import secara besar-besaran, kalau ekspor tidak bisa meningkat
3. Sementara itu inflasi harus dapat ditekan setinggi-tingginya hanya boleh mencapai 8-9 persen
4. Public spending harus dikurangi menjadi seminimal mungkin dan hanya diperbolehkan untuk keperluan esensial seperti public health, education, social welfare, dan infrastructure.

    Sebagai tambahan, untuk memperbaiki struktur sistem finansial, pemerintah Thailand dengan kehendak sendiri telah menutup 58 lembaga keuangan termasuk bank yang sudah tidak sehat. Dari kebijaksanaan diatas dapat dibayangkan betapa dimasa mendatang pertumbuhan perekonomian Thailand hampir dipastikan akan merosot dan tingkat pengangguran akan meningkat, belum lagi menanggung beban hutang ( dan bunganya) kepada IMF. Sungguh suatu ironi yang menyedihkan bagi sebuah negara berkembang yang tengah mengalami kebahagiaan atas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama ini.

III. Mereview Keadaan ekonomi di Indonesia

        Bagaimana dengan di Indonesia ? Apakah gejolak yang menimpa Rupiah saat ini hanya karena “imbas” yang dialami oleh Bath, atau memang sebenarnya perekonomian kita memang tengah mengalami penyakit kronis yang menggrogoti dari dalam sehingga jatuh tunggang langgang ketika terkena imbas serangan para spekulan valas?  

Bukankah semua fihak seolah-olah sepakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari Thailand maupun Mexico, tetapi mengapa nilai rupiah terus merosot selama tiga bulan ini masih menunjukkan kecenderungan merosot terus? Adakah berbagai alternatif respon ataupun kebijaksanaan otoritas moneter yang tepat untuk ini, dan manakah yang terbaik untuk kondisi ekonomi kita ? Pertanyaan   ini memang sulit dijawab, dan saya ber pretensi apapun untuk berlagak sok tahu tentang jawabannya. 
Namun ada baiknya kita mereview beberapa kondisi yang ada sebelum krisis terjadi dan berbagai langkah yang telah diambil selama krisis ini berlangsung.

        Dengan mereview kedua hal diatas , secara implisit saya berpendapat bahwa, analisis fundamental ekonomi dalam mencoba “mengupas” penyebab kejadian adalah sangat perlu . Namun difihak lain, kita kutip kata-kata Julian Walmsley seorang periset yang sekaligus eksekutif pasar uang, dalam bukunya : The Hand Book of Foreign Exchange and Money Market Guide” yang menyatakan bahwa :

“ ... despite all the electronic hardware that has been brought to bear on global financial  markets, the market is still only a collection of  people. It will reflect their moods, their hopes, and their fears. Even the most exactly calculated arbitrage position could be blown out of the water because the rest of the market suddenly goes crazy.” 

Dengan kata lain, bahwa “ sentimen pasar” terlepas dari rasional atau setidaknya sentimen tersebut, juga turut menciptakan pergerakan dipasar uang, khususnya pada saat-saat turbulence terjadi dan berkepanjangan. Pada saat itu, kepercayaan pasar akan sensitif terhadap perilaku kebijaksanaan moneter dan sinyal-sinyal yang diterima oleh dunia pasar uang, walaupun fundamental ekonomi menunjukkan hal yang lain. Salah satu contoh bahwa sentimen pasar dipercaya sangat berperan dalam jangka pendek, otoritas moneter dan bahkan pimpinan tertinggi negara di Malaysia misalnya, baru-baru ini menyempat kan diri melakukan serangkaian kampanye , dalam rangka “confidence building” di pasar uang. 

        Fundamental ekonomi, perekonomian kita memang masih jauh lebih baik dari Thailand. Pertumbuhan yang cukup stabil selama dekade terakhir sekitar 7 %, defisit transaksi berjalan yang hanya sekitar 3-4 % dari DGP, inflasi yang cukup terkendali, dan cadangan devisa yang cukup menjamin impor sampai lebih dari 4 bulan impor. Namun sebagian pengamat per ekonomian ada yang berpendapat bahwa “manage floating” nilai rupiah terhadap dolar AS pada tahun yang lalu dirasa masih “kurang pas” sehingga rupiah dianggap “over value”.  Namun memang tidak mudah untuk menghitung apakah suatu currency itu overvalued atau undervalued. Contohnya adalah dari cara penghitungan real exchange rate yang konvensional dengan memperhatikan tingkat inflasi didalam negeri maupun di negeri partner dagang kita, bisa terjadi bahwa tingkat inflasi yang semakin membaik di negara partner dagang  dapat menjadikan mata uang kita overvalued walau tingkat inflasi domestik dapat dipertahankan stabil pada rate yang sama.  Ini baru satu variabel, belum lagi mempertimbangkan suku bunga dan pertumbuhan likuiditas yang juga berubah-ubah. Dengan kata lain nilai rupiah juga sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian dan kebijaksanaan moneter dari major trade partner kita diluar negeri.
                         
IV. Fluktuasi Rupiah selama ini

    Proses fluktuasi rupiah  sejak pertama terpuruk dapat dibagi 5 tahap dimana terjadi peningkatan yang cukup tajam, masa diantaranya adalah dimana nilai rupiah kembali menguat atau “levering off”, masa depresiasi, dan sebaliknya yang diduga mendorong ke arah appresiasi.

    Menarik diamati, bahwa pada tahap krisis yang pertama trigering factornya (bukan faktor penyebab) adalah berita tentang kredit macet perbankan sebesar 10,23 trilliun rupiah tanggal 10 Juli disusul oleh pengumuman pelebaran batas kurs intervensi menjadi 12 %  oleh BI. Setelah mencapai peak tanggal 20 Juli 1997, kurs rupiah “leveling off” di sekitar Rp. 2.600/US$ sampai tanggal 8 Agustus 1997. Diperkirakan hal ini di support oleh penghentian perdagangan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) tanggal 30 Juli 1997 dan Intervensi BI di pasar forward sebesar 1 milyar  US$ tanggal 31 Juli 1997.

       Tahap kedua, adalah antara tanggal 10 Agustus s.d 18 Agustus 1997, dimana  kurs rupiah terhadap dolar Amerika meningkat tajam dari sekitar Rp. 2.600 menjadi Rp. 2.990 per US$. Trigering momentnya adalah penurunan suku bunga SBI 0.5 % pada tanggal 30 Juli 1997. Ditengah gencarnya serangan spekulan terhadap rupiah, penurunan bunga SBI ini mungkin agak “membingungkan” dan agak  kurang sejalan dengan iklim pengetatan likuiditas. Menyadari hal ini, dan melihat gejala trend terdepresiasinya rupiah  BI meluncurkan “counter policy” yang berlawanan dengan penurunan bunga SBI 4 hari kemudian, yaitu menaikkan bunga SBI 1 % dan intervensi di pasar spot rupiah sebesar 500 juta US$, dan sehari kemudian melepaskan kebijaksanaan intervensi untuk tidak terjebak terkurasnya cadangan devisa, namun pada saat itu BI telah kehilangan 1,5 milyar dolar dari cadangan devisa yang ada.

     Setelah mencapai peak kedua tanggal 18 Agustus 1997, rupiah kembali appreciated dengan tajam menjadi sekitar Rp. 2.650 per US$ pada tanggal 21 Agustus 1997. Trigering factornya adalah kombinasi penarikan dana BUMN di perbankan dan pengumuman rencana revisi APBN, pada tanggal 18 Agustus 1997. Ini merupakan kombinasi kebijaksanaan fiskal dan moneter yang terbukti cukup ampuh dalam jangka pendek untuk meredam kejatuhan rupiah. Appresiasi tajam rupiah ini diperkuat dengan penaikan bunga SBI secara tajam pada tanggal 19 Agustus 1997.

Namun hal ini juga disertai kebijaksanaan yang dibaca agak “membingung kan” dan “inkonsisten” oleh pelaku pasar keuangan, yaitu disetujuinya akad kredit sebesar 600 juta US$ dari BDN bagi PT Timor Putra ditengah usaha pengetatan likuiditas. Mungkin hal inilah yang menjadikan kredibilitas TMP hanya bertahan dua hari sampai tanggal 21 Agustus 1997 saat mana tahap depresiasi ke tiga mulai kembali.

        Tahap ketiga, adalah sejak 21 Agustus sampai dengan tanggl 28 Agustus 1997, dimana rupiah kembali terdepresiasi secara tajam dari sekitar Rp. 2.650 menjadi sekitar Rp. 3.000 per US$. Penghentian pencairan anggaran pembangunan APBN dan penundaan pembayaran beras ke Bulog yang diumumkan pada tanggal 21 September 1997 nampaknya tidak mampu menolong memperbaiki kondisi kepercayaan pasar uang terhadap rupiah.

Dalam kurun waktu ini diwarnai dengan kebijaksanaan yang “membingungkan” dan “inkonsisten” yang bisa dibaca oleh masyarakat pasar uang, yaitu kembali diinjeksikannya likuiditas dari BI sebesar 300-500 US$ kepada perbankan pada tanggal 26 Agustus 1997 ditengah suasana TMP. Faktor ini oleh beberapa pengamat ekonomi dianggap sebagai pendorong depresiasi dalam kurun waktu ketiga ini.

      Tahap keempat, adalah tanggal 29 Agustus s.d 4 September 1997, ketika rupiah kembali terdepresiasi dari Rp 2.900 menjadi sekitar Rp. 3.040 per US$. Penghentian perdagangan forward valas tanggal 29 Agustus 1997 nempaknya tidak mampu untuk mencegah jatuhnya  rupiah pada kurun waktu ini, bahkan sementara pengamat mengatakan bahwa hal ini jutru mengurangi kepercayaan pasar uang kepada statement pemerintah yang selalu mengklaim fundamental ekonomi Indonesia yang masih bagus.

Dalam kurun waktu ini kembali diwarnai kebijaksanaan fiskal yang kurang “konsisten dan membingungkan” yaitu diberikannya tax holiday kepada enam perusahaan besar pada tangal 30 Agustus 1997.

    Tahap kelima, adalah dari tanggal 22 September 1997 sampai dengan hari ini 29 Oktober 1997 dimana rupiah kembali terdepresiasi dari Rp 2.950 menjadi  Rp 3.800 per US$. Dalam kurun waktu ini pemerintah nampak menghadapi dilema, disatu pihak ingin mengurangi likuiditas melalui  pembatalan dan penjadwalan ulang proyek-proyek pemerintah, dilain fihak harus tetap menjaga likuiditas perekonomian melalui kredit untuk sektor swasta melalui perbankan . Ini terlihat  ketika  Pemerintah “terpaksa” harus melonggarkan likuiditas kembali dengan menurunkan bunga SBI pada tanggal 10 September dan 16 September 1997. Dampak dari pelonggaran ini langsung terlihat di pasar uang dengan terdepresiasinya kembali rupiah ke tingkat paling tinggi saat ini.

Namun perlu dicatat, diantara kurun waktu ketiga dan keempat ini, dua kebijaksanaan fiskal, yaitu pengumuman revisi proyek-proyek APBN pada tanggal 17 September dan 23 September 1997, serta deregulasi 3 September  
1997 termasuk pelepasan batas penguasaan saham oleh investor asing, telah nyata memberikan kontribusi kepada menguatnya rupiah dalam kurun waktu tersebut.

V. Sikap yang dihadapi
         
      Demikian  sebagai tambahan insight kepada masalah finansial yang kita hadapi sekarang.  Sengaja tidak menyimpulkan apapun dari fakta yang disampaikan secara kronologis. Namun demikian  hanya ingin mengulangi apa yang lazimnya dipersetujui oleh pengamat ekonomi sebagai conventional wisdom, yaitu pada saat krisis seperti ini  menuntut suatu sinyal yang jelas dan pasti dari otoritas moneter mengenai langkah dan strategi yang konsisten.

Perbaikan atau mempertahankan fundamental ekonomi merupakan langkah penting namun memerlukan waktu. Sedangkan untuk jangka pendek ,” confidence building” justru sangat diperlukan, dari sekedar statement-statement yang sporadis. Dalam ketidak adanya  “campaign strategy” yang jelas, maka pasar akan membaca langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dan berita-berita tentang yang terjadi diperekonomian melalui mass media.

Sangat penting bagi para pengambil keputusan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang konsisten dengan general policy yang dianut dalam masa krisis. Penerbitan-penerbitan kebijaksanaan yang saling bertentangan hanya akan meng-erosi  kepercayaan pasar uang kepada rupiah yang masih menunjukkan kecenderungan melemah.

VI. Hutang Luar Negri
       Hutang luar negri swasta Indonesia pada akhir Maret 1999, menurut BI, masih sebesar US$ 81,5 milyar.  Masih besarnya hutang tersebut disebabkan engganya kreditur memberikan pinjaman atau memperpanjang pinjaman sehingga tidak ada dana masuk kedalam negri. Disisi lain  cepatnya kenaikan hutang tersebut juga didorong relatif mudahnya sektor swasta memperoleh pinjaman  luar negri di pasar internasional, karena kepercayaan kreditur atas kemampuan sektor swasta memenuhi kewajiban-kewajibanya  .
        Disamping  itu, pemasukan dana dalam bentuk lain seperti  penanaman modal langsung dan investasi dan investasi dalam bentuk portofolio mengalami penurunan yang tajam. Kondisi ini menyebabkan aliran pemasukan dana luar negri menurun drastis, bahkan  terjadi peningkatan yang sangat besar atas kewajiban pembayaran hutang luar negri.
        Hal ini menyebabkan adanya kekuranghatian dari sektor swasta dalam mengelola pinjamannya, ini tercermin dari penggunaan pinjaman jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang (maturity gap ), penggunaan pinjaman luar negri untuk membiayai proyek berorientasi kepasar domestik. Sehinga tidak menghasilkan devisa ( currency mismatch) dan tidak melakukan lindung nilai (hedging) atas pinjamannya.
         Atas hutang luarnegri swasta ini telah dilakukan bebrapa upaya, khususnya untuk penyelesaian  pinjaman atar bank telah terjadwal ulang sebesar US$ 6 milyar hingga akhir tahun 2001. Dari jumlah tersebut pada tahun 1998 telah direstrukturisasi  sebesar US$ 2.7 milyar melalui skema  inter bank debt exchange offer I, dan tahun 1999 sebesar US$ 3.2 milyar melalui skema inter bank debt exchnge offer II. Sementara satuan tugas Prakarsa Jakarta telah menanganai  112 dengan nilai hutang sebesar US$ 15.5  milyar
       Posisi tagihan bersih BI ke pemerintah hingga tanggal 23 juni 1999 sebesar Rp. 141 triliyun . Piutang BI tersebut merupakan  perhitungan dari posisi tagihan  BI ke pemerintah  sebesar  Rp. 264,9 triliyun   dikurangi posisi rekening pemerintah pada tanggal 23 juni 1999 sebesar Rp. 123,9  triliyun.  Rekening pemerintah terdiri atas rekening giro Bendahara umum Negara dan rekening giro pemerintah  serta rekening giro lembaga khusus pemerintah.  Sedangkan tagihan  BI kepada pemerintah antara lain berkaitan dengan hutang dalam rangka program pinjaman pemerintah, obligasi pemerintah untuk restrukturisasi perbankan keanggotaan dalam lembaga keuangan internasional , program restrukturisasi  hutang swasta nasional, program restrukturisasi perbankan serta hutang dalamrangka pemberian kredit .
           BI sendiri berdasarkan  UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia masih bertindak sebagai pemegang kas pemerintah . Namun disisi lain dalam UU  itu disebutkan BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.           

                                                            BAB II
                                         PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN

I.Pemanfaatan Akutansi Manajemen untuk keunggulan strategis 
Sebagai ekonom  yang profesional kaitannya dalam mengatasi hutang dan profesionalisme dalam mengatasi masalah bisnis dalam sektor swasta, Akuntansi Manajemen tidak dipandang hanya sebagai  suatu set  pengetahuan  yang mendukung pengguna data ekonomi , tetapi Akuntansi manjemen dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan efisien dalam operasi bisnis dan suatu negara,  serta   efektif dalam pengambilan keputusan . 
Akuantansi manajemen  dapat mengubah organisasi negara secara lengkap, termasuk pemanfaatannya untuk keunggulan strategis , hal ini berarti kita  harus membuat jaringan strategis diantara organisasi dan lembaga negara, serta berarti pula kita harus dapat menggembangkan pemikiran baru artinya organisasi harus mempunyai setting baru.

      Hutang swasta yang besar dapat di perkecil dengan pengelolaan kegiatan bisnis yang memanfaatkan kaidah-kaidah bisnis yang baik. Berikut ini beberapa yang dapt dilakukan .  
Sebagai organisasi negara yang besar dengan memanfaatkan  akuntansi manajemen, hal ini akan mendorong pemanfaatannya harus lebih strategis dalam suatu sistem organisasi, yang disebut juga Strategic information System.
Sistem ini dikembangkan sekaligus untuk melawan kekuatan ( Competitive force) struktur kompetisi bisnis, yang meliputi :  (1) Rival diantara bisnis yang telah ada, (2) Ancaman pendatang baru , (3) Ancaman perusahaan substitusi, (4) Daya tawar supplier dan (5) Daya tawar konsumen.
Strategi  yang dapat dilakukan untuk melawan kompetisi bisnis (competitive  strategies ), yaitu :
-	Cost  leadership strategy . Menjadikan produsen dengan biaya yang rendah terhadap produk dan jasa, dan juga membantu supplier dan pelanggan  mengurangi biaya atau menaikan biaya bagi kompetitor.
-	Differentiation strategy,   Mengembangkan produk dan jasa yang bervariasi / berbeda dengan kompetitor atau mengurangi keungulan yang berbeda dengan kompetitor.
-	Innovation Strategy,  Menemukan cara baru dalam berbisnis, dapat berupa produk atau jasa yang unik.
-	Growth strategy ,  Perkembangan kapaitas perusahaan yang signifikan untuk memproduksi barang dan jasa , ekspansi dalam pasar global,  atau bergabung dengan produk dan jasa yang berhubungan atau sejenis.
-	Alliance Strategy ,   Memantapkan jaringan baru dengan supplier, konsumen , konsultan dan perusahaan lain  melaui pembentukan aliansi, gabungan , merger, atau akuisisi,  yang bersifat sementara atau tetap, dalam rangka perjanjian marketing, distribusi atau produksi.

II.   Peranan teknologi informasi dalam strategi perusahaan   
Persaingan bisnis yang hebat diantara negara-negara berkembang mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk digunakan dalam keunggulan strategi.
  Berikut ini ringkasan bagaimana teknologi informasi (TI) dapat digunakan untuk berperan dalam kompetisi strategi :
Lower Cost:
-	Penggunaan TI untuk mengurangi biaya proses bisnis
-	Penggunaan TI untuk  mengurangi biaya konsumen atau supplier
Differentiate :
-	Mengembangkan fasilitas TI  baru  untuk perbedaan produk dan jasa
-	Menggunakan fasilitas TI untuk mengurangi keunggulan perbedaan dari kompetitor
-	Menggunaka fasilitas TI untuk difokuskan  kepada produk dan jasa yang dipilih oleh konsumen
Promote  growth :
-	Menggunakan TI untuk pengaturan ekspansi regional dan global
-	Menggunakan TI untuk perpaduan dan penggabungan dengan produk dan jasa yang telah ada.
Develop Aliances
-	Menggunakan TI untuk  organisasi “virtual” dalam patner bisnis
-	Mengembangkan sistem informasi interorganisasional yang dapat menciptakan hubungan bisnis yang strategis antara supplier, konsumen subkontraktor dan lainnya.
Improve Quality and efficiency 
-	Menggunakan TI untuk pengembangan yang dramatis dalam produk dan jasa.
-	Menggunakan TI untuk pengembangan yang terus-menerus , dalam rangka effisiensi proses bisnis.
-	Menggunakan TI  untuk menjadikan waktu yang dibutuhkan  lebih singkat untuk pengembangan, produksi dan distribusi barang dan jasa.
Built in IT platform
-	Penghematan investasi dalam sumber daya manusia di bidang TI, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan dari pengunaan operasional ke aplikasi strategis
-	Membangun sistem informasi strategis dari data internal dan eksternal yang dihimpun dan dianalisis dengan TI.
Other Strategies
-	Memanfaatkan sistem informasi internasional untuk mencari jalan keluar dalam rangka mengubah biaya yang terpendam di langganan dan supplier
-	 Menggunakan investasi dalam TI untuk mengembangkan hambatan agar industri dari luar tidak mauk untuk bersaing
-	Mengunakan komponen TI untuk kompetisi dari perusahaan substitusi menjadikan suatu produk  tidak menarik.

III.  Strategi pemanfaatan TI dalam Profesi Akuntansi
        Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan Akuntansi manajemen dalam mengatasi hutang luar negri sektor swasta , maka profesi akuntan perlu dilibatkan guna tertib administarsi dalam pengelolaan bisnis yang  efisien. 
Model pemecahan hutang sektor swasta dengan melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihar dari bagan model berikut ini :

     Masalah ekonomi                 
                                                               Akuntansi Manajemen
       Diantaranya :                     Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi
      Hutang swasta                     Untuk keunggulan perusahaan 

                                                 Pengelolaan Hutang swasta yang efisien

                                                          Ekonomi yang Indonesia
                                                              Yang lebih baik

Dari gambar tersebut diatas maka jelaslah bahawa peranan akuntansi manajemen dapat membantu maslah hutang-hutang sektor swasta , melalui strategi pemanfaatan teknologi informasi .
         Penyediaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan merupakan salah satu bagian terpenting,  adapun  pekerjaan yang utama dalam bidang sistem informasi akuntansi  (James,1997) adalah :
-	Order processing , menangkap, mencatat,  dan memproses order dari langganan dan invoice dari produsen
-	Inventory control ,  Proses memperbaharui  data yang merefleksikan perubahan persediaan barang dan menyiapakan,  dokumen pelabuhan, serta mencatat informasi order berikutnya.
-	Account receivable, mencatat jumlah piutang dari langganan dan produsen , mebuat laporan bulanan bersasarkan setiap langganan dan laporan piutang bagi manjemen.
-	Account payable ,  Mencatat pembelian melalui hutang ke supplier dan menghasilkan laporan pembayarn kas kepada manajemen
-	Payroll, Mencatat pekerjaan karyawan dan data untuk kompesasi , menyiapakn cek, dan dokumen penggajian lainnya
-	General Ledger , Mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi lainnya dan menghasilakn laporan fianansial secara periodik dan laporan kegiatan bisnis      
  
     Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis dalam sektor swasta pemanfaatan TI (James, 1997) dapat mengatasi masalah hambatan bisnis berupa : (1). Hambatan Waktu, (2) Hmabatan Biaya, (3) Hambatan Geografis, dan (4) Hambatan struktural.     
Untuk semua pekerjaan tersebut diatas serta pekerjaan lainnya yang mencakup fungsi profesi akuntansi dapat digunakan teknologi informasi dengan pemilihan penggunaan aplikasi  TI sebagai berikut :
1.	Transaction processing system untuk mencatat transaksi harian (day to day transaction)           
2.	Processing Control system, untuk meyakinkan bahwa data transaksi telah di proses dengan mekanisme kontrol yang baik
3.	 Electronic data interchange , untuk pencatatan order dan mengorder kembali 
4.	Point of sales , unruk mecatat penerimaan penjualan serta pengeluaran persediaan barang yang dijual.
5.	Electronic Fund Transfer, untuk penagihan piutang dan pembayaran hutang
6.	Office Automation system, untuk melakukan konfirmasi piutang, surat penagihan hutang
7.	Magnetic card / bar code , untuk mencatat jumlah jam hadir karyawan dalam rangka perhitungan gaji
8.	 Application portfolio,  Alat untuk merencanakan dan mengevaluasi investasi  dan menghasilkan informasi tentang aktiva serta  pendapatan untuk keputusan bisnis.
9.	Audit around the computer, Audit with the computer dan Audit through the computer, teknik-teknik audit berbantuan komputer   
10.	Autometed teller machine , transaksi untuk pelayanan perbankan
11.	Expert system, system yang menggantikan kepakaran tenaga ahli
12.	 Internet , untuk bertransaksi secara  global
13.	Telecomunication, mentransfer data dalam jarak yang jauh

Strategi yang digunakan dapat berupa :
1.	Business process reengineering, Restrukturisasi dan transformasi proses bisnis dengen perubahan fundamental dan rekayasa kembali untuk mendorong kualitas, kecepatan , menekan biaya organisassi dan  sebagainya
2.	Downsizing strategy,  Berubah  kebentuk format organisasi yang menggunakan  komputer , teknologi informasi yang lebih kecil 
3.	 Integration strategy , Memadukan pekerjaan secara forward, backward dan harizontal dalam operasi perusahaan swasta 
4.	Intensive strategy , Pengembangan produk dan jasa serta pengembangan aplikasi teknologi guna mengatasi masalah persaingan bisnis yang sehat.  
5.	Diversification strategy, Mengkonsentrasikan arah perubahan ke Concentric, dan Horizontal  diversification  melalui core competence
6.	  Generic Strategy ,  Untuk keunggulan biaya, dalam perubahan produk dan jasa yang dihasilkan oleh swasta Indonesia harus berbeda dengan khas dan unggul dari produk yang  lainnya.
            
       Sedangkan strategi penyebaran dan sosialisasi kompetensi pengetahuan tentang teknologi  informasi yang harus dimiliki oleh profesi akuntan   , akhirnya diharapkan sektor swasta dapat bersaing dengan swata di luar negri secara efisien

                                                         BAB III
                                                   KESIMPULAN    
1.	Keadaan masalah ekonomi yang terjadi dewsa ini, tidak hanya disebabkan karena pijakan ekonomi makro Indonesia yang rapuh , tetapi juga hutang sektor swasta yang tidak terkontrol.
2.	Hutang swasta dapat dikurangi dengan profesionalisme pengelolaan bisnis oleh swasta dalam negri, dengan memanfaatkan akuntansi manjemen yang baik.
3.	Strategi bersaing yang dapat dilukukan untuk keunggulan strategi perusahaan adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi  (TI) 
4.	Perubahan kegiatan profesi akuntansi tidak saja ditandai dengan bisnis global, tetapi juga perubahan teknologi informasi pada pekerjaan akuntansi. 
5.	Teknolgi informasi harus merupakan bagian yang tidak terpisah dari kompetensi profesi akuntansi, yang pada gilirannya dapat membantu dalam kegaiatan akuntansi manajemen, dan menyebabkan pengelolaan sektor swasta yang efisien, sehingga dapat mengurang hutang sektor swasta. 

                                                                                    Bandung, Juli 1999

                                          Daftar Pustaka

Andersen consulting,1992,Foundation of Business system, 2nd ed. Fort  worth,TX 
      Dryden press 

 Anwar Nasution, 1997,Manajemen Usahawan Indonesia, No 10 Th XXVI Oktober 1997. Jakarta.

 Marzuki Usman,1997, Pengendalian Nilai tukar rupiah : Fakta dan Implikasi,              Makalah Panel Diskusi, 4 Oktober 1997 Fakultas Ekonomi UNPAD   Bandung

O’Braian James, 1997,  Management information system , 3rd  ed, Richard Irwin      
       Education group

Wamsley, Julian, 1995,The Hand Book of  foreign Exchange and Money Market Guide, Mc Grow Hill, 

Wimar Witoelar,1997 Die Hard 2, Kompas Minggu 26 Oktober 1997.

Wiseman, Charles,1988, Strategic information system, Homewood IL, Richard D 
       Irwin .                            

------------, Berbagai berita, dari Tabloid Kontan, Pikiran Rakyat dan Harian Kompas,  periode Juli  1997 – Juli 1999.